Diduga Bersengketa, Kadis Pertanahan Dipanggil Sebagai Saksi Pembebasan Lahan Lebani

BELOPA, PilarNews- Terkait pembebasan lahan untuk pembangunan jalan poros jalur dua kabupaten luwu, Unit II Sat Reskrim Polres Luwu memanggil kepala dinas pertanahan untuk mengklarifikasi proses serta penganggaran pembebasan lahan masyarakat dimaksud oleh pemerintah daerah.

IPDA. Asis, SH Kepala Unut II pada Pilar News, rabu (06/02) di ruang kerjanya mengatakan ada laporan pengaduan dari saudara Imran Kadir pada tanggal 23 Januari 2019 tentang dugaan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah.

Letak tanahnya itu di dusun segena desa Lebani kecamatan belopa utara, dimana saudara Imran Kadir sebagai pelapor mengaku bahwa sebagian luas tanah yang bersertifikat dengan nomor:94/Persiapan Lebani Bambar Situasi Nomor:1335/1994 tanggal 28 oktober 1994 dengan Luas 17.967 m2. Jelas Asis

“Telah dibebaskan oleh pemerintah daerah kabupaten luwu dalam hal ini dinas pertanahan yang akan diperuntukan kepentingan pembangunan jalan. Namun dalam kajiannya sertifikat itu pemegang pertama adalah atas nama Hj.Tombong”.

Kemudian pada tanggal 15 april 2016 itu terjadi balik nama dari Hj.Tombong ke saudaranya Imran Kadir yaitu H.Nurung berdasarkan surat keterangan warisan tahun 2015. Karena sebagian luas lahan tersebut di bebaskan oleh dinas PU dan dibayarkan oleh dinas pertanahan. Sambungnya

Sehingga Hari ini, kami akan mengundang beberapa pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelidikan data pembebasan lahan dimaksut, termasuk kepala dinas pertanahan. Seperti apa dan bagaimana proses pembayaran serta pembebasan lahan tersebut, apakah menggunakan dana pribadi ataukah menggunakan dana negara. Tegas IPDA Asis (pn/hyn)