Butuh Penjelasan Dari KPH Terkait Tapal Batas, Warga Datangi Ngamuk di Kantor Desa Tampa

LUWU, PilarNews- Kepala desa Tampa kecamatan Ponrang kabupaten luwu, Erni,S.Pd pada Pilar News, rabu (06/02), Erni mengatakan kurang lebih dua puluh warga dari desa lain datang di kantor desa marah-marah pada hari jumat (01/02) lalu kepada pemerintah desa.

Warga ngamuk dengan alasan 30 hektar lahan kebun mereka akan di kelola oleh pengelola Hutan Desa (HD) desa Tampa. “Padahal wilayah atau lokasi yang mereka mengklaim adalah wilayah hutan lindung yang sudah dijadikan hutan produksi atau hutan desa dari kementrian kehutanan dan SK-nya suda ada sama pengelola HD”. Kata dia

“Adanya SK untuk mengelola HD dari kementrian setelah bertahun-tahun kami pemerintah desa melalui pemerintah daerah bermohon sejak tahun 2016. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) bersama Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Latimojong ke lokasi untuk kepentingan kegiatan LPHD sesuai gambar lokasi dalam SK Kementrian”.

Malah warga dari desa lain datang ngamuk sama kami di kantor desa. Sambung Padesa, Memang ada beberapa warga dari desa tetangga sudah buka lahan dan berkebun sebelum ada SK HD desa Tampa, bahkan ada yang sudah memiliki sertifikat tanah dalam wilayah HD dimaksut. Ungkap nya

Dilain tempat, Hasrul kepala KPA Latimojong saat dikonfirmasi mengatakan kalau ada seperti itu, saya sarankan ke pemerintah desa tampa kalau ada terkait dengan gangguan keamanan, melapor saja ke pihak keamanan.

Sebetulnya tapal batas hutan negara sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak dahulu zaman belanda (1982-1983). Katanya, namun saat ini hutan negara terbagi menjadi tiga fungsi yaitu hutan lindung, hutan produksi dan hutan konserfasi. Terang Hasrul

Hasrul juga mengatakan, berdasarkan SK Kementrian untuk kegiatan LPHD desa Tampa itu 280 hektar, saat petugas kami masuk ke lokasi untuk pemasangan patok tapal batas, ternyata sudah ada warga yang berkebun di dalam areal HD tersebut bahkan ada yang mengklaim itu miliknya dan bersertifikat. Ini yang menjadi persoalan disana

“Terkait hutan negara yang bersertifikat, teman-teman media silahkan konfirmasi ke Badan Pertanahan Negara (BPN), kenapa ada sertifikat dalam areal hutan produksi, karena yang membuat dan mengadakan sertifikat tanah adalah BPN”.

Sehingga kami menyampaikan kepada pemerintah desa tampa bersama LPHD, sampaikan ke Camat dan polsek supaya memfasilitasi pertemuan warga terkait dengan kami, kita semua untuk mencari solusi yang terbaik berdasarkan aturan yang berlaku. Tegasnya

Karena kami yakin bahwa selama ini masyarakat belum paham dengan namanya peraturan penggunaan hutan negara (aset), apalagi masyarakat jarang disosialisasikan terkait dengan peraturan dan perundang-undangan kehutanan. Dan Insya Allah kami akan menjelaskan kepada mereka yang terkait. Harapan Hasrul (pn/al)