Pemkab Luwu Adakan Rakoor Menuju Kabupaten Sehat 2020 Bersama Tim KKS Pemprof Sulsel

LUWU, PilarNews – Melalui Forum Kabupaten Sehat, Pemerintah Kabupaten Luwu menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) di aula kantor Bappelitbangda, kelurahan Senga, Jumat (24/01). Rakor ini diselenggarakan dalam rangka persiapan kabupaten Luwu menghadapi penilaian Kabupaten dan Kota Sehat (KKS) tahun 2020 dari Pemerintah Pusat dan Propinsi Sulsel.

Di acara Rakoor tersebut, terlihat Wakil Ketua II DPRD Luwu, Zulkifli, Para Kepala OPD Pemkab Luwu, Komandan Rayon Militer 1403-03 Belopa, Kapten CBA Marten Luther, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Luwu, Pengurus dan Kader TP-PKK, Kelompok Wanita Tani, dan Tokoh masyarakat Luwu.

Dalam sambutan, Ketua Forum KKS Kabupaten Luwu, Hj.Hayarna Basmin mengatakan persiapan penilaian KKS 2020 tujuan utamanya bukanlah untuk meraih penghargaan, tetapi bagaimana melaksanakan kebijakan pemerintah pusat menuju Indonesia Sehat.

“Tujuan mempersiapkan diri menghadapi penilaian kabupaten dan kota sehat bukanlah pada penghargaan yang ingin kita capai, namun yang paling utama adalah bagaimana tercapainya kondisi Kabupaten Luwu menjadi kabupaten yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi masyarakat dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan maupun sektor lainnya. Sehingga dapat meningkatkan sarana produktifitas dan perekonomian masyarakat”. Tutur Hj.Hayarna Basmin

Lebih lanjut, Hj Hayarna Basmin menjelaskan, ada 7 tatanan penilaian KKS diantaranya adalah kawasan pemukiman, Sarana prasarana Umum, kawasan tertib lalu lintas atau sarana pelayanan transportasi, kawasan industri atau perkantoran sehat, kawasan pangan dan gizi, Pola kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, serta kehidupan bersosial yang sehat.

Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan Kerja dan Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, H.Kasri mengatakan ada beberapa langkah untuk mempersiapkan diri dalam mnghadapi penilaian KKS. “KKS merupakan peraturan bersama Mendagri dan Menkes nomor 34 tahun 2005 dan nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005”. Lanjut H.Kasri

“Dimana penilaian KKS dilaksanakan pada tahun genap dan pemberian penghargaannya pada tahun ganjil. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan antara lain adalah melakukan evaluasi terhadap pengalaman yang lalu, membuat konsep tindakan, meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat serta meningkatkan kapasitas seluruh stakeholder”. Jelasnya (pn/AL)

Leave a Reply