Demo DPRD Luwu Terkait Sengketa Pilkades Cimpu, Ini Hasil “Audens Tiga Demensi”

LUWU, PilarNews – Ratusan warga desa cimpu kecamatan suli kabupaten luwu sulawesi selatan, terlihat melakukan aksi demonstran di depan kantor DPRD luwu, kamis (10/10) terkait hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) cimpu yang dianggap curang yang dilakukan oleh pihak kandidat nomor urut satu.

Aksi demo berlangsung kurang lebih dua jam, kemudian terlihat puluhan warga dipanggil masuk dalam ruang rapat penyampaian aspirasi kantor DPRD oleh pihak kantor DPRD. Hasyim sebagai koordinator lapangan (Korlap) aksi demo tersebut beserta puluhan warga yang dipanggil sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPRD luwu yang sudah siap dalam ruangan untuk mendengar pernyataan dari para pendemo.

Dalam ruangan audens terlihat ketua DPRD luwu, Rusli Sunali, H.Mulyadi, Andi Mamang bersama anggota DPRD lainnya. Di lain meja terlihat juga sekretaris DPMD luwu, Husain, staf ahli Bupati bidang pemerintahan, Andi Baso Tanriesa, pihak Inspektorat kabupaten luwu dan Camat suli, Muh. Ilyas Mapewali dari pihak eksekutif sempat hadir dalam audens bersama para perwakilan demonstran.

Dalam pernyataan sikap, Hasyim dari pihak perwakilan demo sekaligus sebagai jendral lapangan menyampaikan empat poin tuntutan terkait dugaan kecurangan dalam pilkades desa cimpu belum lama ini. yaitu (1). Mendesak pemerintah daerah Kabupaten Luwu sebagai pihak suprastruktur desa, bertindak selaku mediator untuk mempertemukan kedua belah pihak serta menegaskan pemelihan ulang langsung sebagai langkah prosedural untuk menyelesaikan sengketa pada pemilihan kepala desa Cimpu, yang di anggap cacat secara politik dengan adanya kecurangan dan manipulasi pengelembungan surat suara secara massif yang dilakukan oleh Panitia Pilkades.

(2). Mendesak Kepada pihak Polres luwu supaya melakukan tindakan sesuai perundang undangan yang berlaku, agar melakukan pemeriksaan kepada para panitia pilkades dan BPD Desa Cimpu, yang ke (3). Mendesdak pihak DPRD luwu sebagai perwakilan dari suara rakyat harus secara tegas menyuarakan rasa keadilan berdasarkan fakta dan aspirasi masyarakat Desa Cimpu terkait proses pemilihan Kepala Desa yang telah cacat hukum.

Dan yang ke (4). Ketika poin satu, dua dan tiga tidak di indahkan maka kami masyarakat Desa Cimpu menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerinthan kabupaten luwu yang di pimpin oleh Bupati Luwu Basmin Mattayang dan Wakil Bupati Luwu Sykur Bijak, serta mosi tidak percaya kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.

Hasyim juga menuturkan secara terperinci kronologis sengketa pilkades dalam pertemuan audens tersebut. “Pilkades serentak Desa Cimpu dilaksanakan pada tanggal 18 september 2019 yang diikuti oleh dua (2) Calon Kepala Desa yaitu Nomor urut 1. Alimuddin dan Nomor urut 2. Mahpud Mulake”.

“Berdasarkan keputusan panitia pilkades cimpu di tetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pilkades Cimpu sebanyak 1.418. Karena terdapat keganjilan pada pelaksanaan pilkades dimaksud, baik pada sikap penyelenggara maupun pada hasil pemumungutan suara, maka calon nomor urut 2. tidak menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan menolak hasil pemungutan suara pilkades Cimpu”.

Dengan alasan atau merasa dicurangi dan dirugikan oleh panitia pilkades Cimpu bersama oknum BPD terlibat langsung dalam proses pemungutan suara, sehingga dengan demikian calon Nomor urut.2 menggugat panitia pilkades dan BPD Cimpu melalui surat keberatan ke panitia kecamatan dan kabupaten serta beberapa tembusan pada pihak-pihak yang berkompoten termasuk DPRD luwu pada tanggal 20 september 2019 (dua hari setelah pemungutan suara). Jelas Hasyim

“Pada tanggal 25 september 2019, DPRD Luwu menfasilitasi sengketa pilkades tersebut dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat gengan pihak-pihak terkait, berdasarkan keterangan dari berbagai pihak maka DPRD luwu mengeluarkan Rekomendasi pada Bupati melalui DPMD Kab. Luwu untuk melakukan penyelidikan terhadap dokumen-dokumen yang di sengketakan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompoten dan kedua belah pihak serta saksi kedua calon, sehingga pihak DPMD melaksakan rekomendasi DPRD luwu dengan melakukan perhitungan ulang di kantor camat suli pada tanggal 1. oktober 2019”.

Adapun beberapa kaganjilan pelaksanaan pilkades cimpu adalah sebagai berikut. Ungkapnya, Berdasarkan peraturan bupati tentang pemilihan kepala desa bahwa persediaan kertas suara adalah jumlah DPT di tambah 2% sehingga pada pilkades Cimpu jumlah Surat suara yang harus disediakan adalah 1.418 wajib pilih, ditambah 2%, jadi total kertas yang harus di sediakan panitia sebanyak 1.446 lembar (1.418+28).

Keganjilannya, setelah pemungutan suara, panitia mengumumkan bahwa jumlah kertas suara yang diterima dari kebupaten sebanyak 1.455 lembar, sehingga selisih 9 dari seharusnya yaitu 1.455 – 1.446. Setelah perhitungan suara terjadi lagi selisih yaitu nomor urut 1. mendapat perolehan suara 659 suara dan nomor urut 2. mendapat perolehan suara 490 suara, Suara batal 4 suara, Kertas suara tidak terpakai 313. jumlah suara sah + jumlah suara batal = 1.149+4 = 1.153

Seharusnya jumlah kertas suara yang masuk dalam kotak suara hasil pencoblosan adalah jumlah surat suara yang disediakan dari kabupaten dikurangi surat suara sisa yaitu 1.455 – 313 = 1.142, terjadi kelebihan kertas sebanyak 11 lembar yaitu 1.153 -1.142 = 11 lembar.

Kemudian berdasarkan daftar hadir orang yang datang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 978 orang dimana dari jumlah orang yang datang menyalurkan hak pilihnya 987 orang terdapat kelebihan kertas suara sebanyak 166 lembar yaitu 1.153 -987 = 166 lembar kertas suara, 166 kertas suara ini yang dianggap kertas suara siluman. Sehingga kami ingin tegaskan supaya DPRD dapat mempercepat proses hukum dalam ketidak adilan dalam pilkades di desa cimpu sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku sebelum waktu pelantikan serentak pilkades berlangsung pada tanggal 15 oktober ini. Tegasnya dalam peryataan sikap

Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali setelah menyimak dan memperhatikan penyampaian para perwakilan demo. Rusli sempat mempertanyakan pada pihak eksekutif dalam hal ini dinas DPMD luwu terkait hasil penyelidikan sengketa pilkades desa cimpu secara tehnis. Namun sekretaris DPMD, Husain menjelaskan kejadian tehnis pada waktu perhitungan suara ulang di tingkat kecamatan beberapa waktu lalau, terkait dugaan kecurangan dalam perhitungan suara di tingkat TPS Husain tidak tahu dengan alasan pihak DPMD tidak sempat berada di TPS pada waktu itu, yang ada hanya panitia pilkades tingkat desa. Kata Husain

Dari berbagai tanggapan ketiga pihak, Rusli Sunali sebagai ketua DPRD setelah berembuk dengan anggotanya terdengar secara lisan langsung memberikan dua keputusan hasil audens, yaitu memberikan rekomendasi langsung kepada pihak Inspektorat luwu supaya menginvestigasi dugaan pelanggaran sengketa pilkades desa cimpu secara administrasi dan merekomendasikan langsung juga kepada pihak DPMD supaya transparansi kepada pihak demonstran terkait hasil perhitungan pilkades desa cimpu secara tehknis. Karena kami DPRD bukan yang eksekusi, kami hanya boleh merekomendasi sesuai aturan yang berlaku. Kuncinya (pn/AL)