Diduga Anggaran Pembebasan Lahan Tersangkut Hukum, Kadis Pertanahan Luwu Tahan dan Tidak Cairkan Dananya

LUWU, PilarNews – Anggaran pembebasan lahan dengan luas kurang lebih 20×20 meter di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang disahkan oleh DPRD kabupaten luwu dalam tahun anggaran 2018 sebesar Rp.115 juta rupiah, saat ini sudah berada di rekening atau kas dinas pertanahan. Lolosnya anggaran tersebut, diduga ada unsur korupsi karena jabatan oleh oknum anggota dewan.

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu, Johan Daido saat dikonfirmasi, senin (5/8) menyampaikan dan membenarkan adanya anggaran tersebut untuk pembebasan lahan di salah satu SMK Negeri Luwu, yang tidak sesuai dengan peraturan yang masih berlaku.

Menurut Johan keputusan DPRD luwu untuk bantuan tersebut menyalahi undang-undang. “Terkait bantuan sarana dan prasarana untuk SMK, SMA dan sederajat. Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 bahwa SMA, SMK atau sederajat itu tidak lagi dibebankan kepada pemerintahan daerah kabupaten maupun kota. Melainkan sudah diambil alih oleh atau menjadi tanggung jawab Propinsi”.

“Olenya itu saya kepala dinas pertanahan kabupaten luwu, tidak akan memberikan bantuan sarana dan prasarana khususnya tanah untuk SMK, SMA atau sederajat dimana saja yang ada di kabupaten luwu, sebelum regulasi itu diperbaharui atau direvisi”. Tutur Johan

Anggaran itu di kasih kembali dan akan dijadikan dana silfa untuk dinas pertanahan. Sambung Johan, jadi diharapkan kepada masyarakat yang ada disekitar SMK dimaksud, bahwa khusus pembebasan lahan untuk pembuatan laboraturium Sekolah, saya tidak bisa membebaskan lahan itu karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Kuncinya (pn/AL)