Surat Kemendagri Beredar di Medsos, Pelantikan Eselon Pemkab Luwu Diakhir Periode Jadi Polemik

LUWU, PilarNews- Melalui wakil bupati luwu, Andi Mudzakkar melantik 264 pejabat esalon II, III dan IV di aula Andi Kambo kantor bupati, kamis 31/01 kemarin menuai polemik di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintahan kabupaten (Pemkab) luwu.

Beberapa pegawai negeri sipil (PNS) pemkab luwu yang tidak mau di publikasikan identitas mereka, di sala satu warung kopi kantor bupati, selasa (12/02) terdengar cerita hangat terkait persoalan pelantikan tersebut.

Salah satu dari mereka mengatakan bahwa pelantikan kemarin adalah pelantikan yang masih dipertanyakan keabsahannya secara administratif. Karena dengan beredarnya surat dari kemendagri untuk gubernur sulsel terkait dengan penolakan pengusulan pelantikan dimaksut.

Berdasarkan surat dari kementrian dalam negeri republik indonesia (Kemendagri) dengan nomor 800/ 10009/ OTDA tertanggal 26 desember 2018 yang ditujukan kepada gubernur sulawesi selatan”. Kata Dia yang tidak mau dipublikasikan identitasnya

“Bahwa usulan untuk persetujuan pengisian dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi di lingkungan pemkab luwu, tidak atau belum disetujui oleh pihak kemendagri, sampai dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada 2018 kemarin. Terkait dengan kekosongan jabatan, bupati hanya bisa menunjuk langsung sebagai pelaksana tugas (Plt)”,

Ini jelas berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016, tertulis menegaskan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali dapat persetujuan tertulis dari menteri. Terangnya

Namun temannya di sebelah mengatakan “Tapi inikan Hak progratifnya Cakka sebagai bupati luwu. Persoalan administrasi dalam hal mengusulkan itukan bersifat hanya penyampaian untuk mutasi dan pelantikan, sehingga dalam upacara, senin (11/02) kemarin, ada ucapan Cakka panggilan akrabnya Andi Mudzakkar sebagai bupati luwu mengatakan siap bertanggung jawab, apabila dipanggil nantinya”.

Jadi pelantikan dimaksut tetap sah, sambung temannya. yang menjadi persoalan hanya administrasi, tapi itukan bisa diselesaikan antara para petinggi diluwu, dalam hal ini Bupati lama dengan bupati terpilih. Kata temannya dengan nada pelan

Di tempat yang berbeda, Usman Kanari salah satu senior aktifis luwu mengatakan bahwa pelantikan tersebut tidak sah secara administrasi, karena tidak ada izin secara tertulis dari kemendagri, selain itu. Saat pelantikan kemarin tidak ada kepala badan kepegawaian (Kaban BKD), tidak ada juga sekda

Dalam hal ini. Kadis BKD dengan Sekda belum mau menandatangani arsip untuk kepentingan pelantikan pada waktu itu. Mungkin mereka tau kalau ini barang salah dan sudah tau barang salah masih ada orang dibagian mutasi tetap ngotot untuk kerjakan itu. Kata Usman Kanari dengan nada keras

Terkait dengan kepastiannya seperti apa nantinya. Sambung Usman, ada informasi bahwa ketua DPRD Luwu bersama wakilnya telah ke berangkat ke jakarta di kemendagri, jadi kita tunggu saja hasilnya nanti seperti apa. Ungkapnya

H.Syaiful Alam, SE.MM saat dikonfirmasi di kantor bupati. Awalnya Syaiful Alam sebagai sekda tidak mau berkomentar, bahkan H.Syaiful Alam arahkan ke kabag humas yang kebetulan kabag humas berada di samping Pak Sekda, tapi kabag humas juga terlihat takut untuk berkomentar.

Pada akhirnya H.Syaiful Alam hanya menyampaikan dan berharap supaya persoalan ini jangan di mediakan. “Persoalan ini janganlah di besar-besarkan oleh teman-teman media, nanti semakin lebar dan menjadi panjang soalnya. Biarkan ini berjalan dengan sendirinya sesuai prosedur, sehingga cepat terselesaikan. (pn/al)