Diduga Tidak Berfungsi, Sekdes Minta Pemerintah Minimalisir Pendamping Desa

Ponsel, Pilarnews – Sekretaris desa (Sekdes) lampuara, Abd.Rahman pada Pilarnews, jumat (4/01) menyampaikan tugas dan kinerja pendamping desanya tidak berfungsi selama ini, sehingga tugas pokok pendamping tidak sesuai harapan Peraturan Menteri (Permen) Desa No.3 tahun 2015

Padahal gaji pendamping perbulan diatas dari gaji seorang kepala desa, kata Rahman. Pendamping desa tingkat kabupaten sebesar Rp.7 juta per orang per bulan, kalau pendamping desa tingkat kecamatan kurang lebih Rp.5 jutaan sedangkan pendamping lokal tingkat desa (PLD) Rp.2 juta per bulan

Dengan gaji rata-rata diatas standar Upah Minimum Regional (UMP) tersebut seharusnya kinerja pendamping desa dapat membantu pemerintah desa dalam menghadapi segala persoalan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan dalam pemberdayaan. Kata Rahman

Namun selama ini, sambung Rahman. Pendamping desa hanya datang, duduk, diam, duit dan pulang, itupun jarang masuk di kantor desa untuk mendampingi pemerintah desa. Jadi saya merasa kasihan uang negara menjadi mubazir untuk membayar mereka, terutama PLD. Ungkapnya

“Terkait tugas pokok pendamping desa itu sudah jelas tercantum dalam bab dua pasal 12 dan seterusnya, itu tidak pernah terlaksana pada pemerintah desa”.

Saya sebagai sekdes berharap dan menyarankan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Bupati dan Menteri Desa, supaya jumlah pendamping desa di evaluasi kembali dan kalau boleh di minimalisir. Harapan Abd.Rahman kepada Pemerintah. (pn-al)